” Pentingnya Ratifikasi UN CISG oleh Pemerintah Indonesia “

PENTINGNYA RATIFIKASI UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) OLEH PEMERINTAH INDONESIA1

Afifah Kusumadara2

Diterbitkan di Jurnal Forum Penelitian, No. 2, Desember 2006

Abstract:

Merchants all over the world need international sales law which can be enforced uniformly to all merchants who come from different countries or places of business. Domestic sales laws which are different from country to country have created legal uncertainties among those merchants. Therefore, one of the United Nations’ commissions, UNCITRAL drafted a convention named UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) to provide merchants with a uniformed sales law. Until now, this Convention has been ratified by 67 countries and referred by many arbitrators and judges and therefore, de facto it has become an international sales law. Despite its world-wide acceptance, the Indonesian government has not yet ratified the CISG. This research is conducted to know (1) whether the CISG should be ratified by the Indonesian government, and (2) whether the Indonesian sales law in the Civil Code needs to be amended to accommodate the CISG provisions. The research is conducted by using the method of empirical and sociological law research. The result of the research shows that majority of Indonesian companies that conduct international sales and majority of Indonesian law firms recommend the ratification of the CISG. In contrary, the Indonesian government sees no urgency of the CISG ratification. To solve the problems that arise because the Indonesian government has not yet been willing to ratify the CISG, the result of the research recommends the Indonesian sales law in the Civil Code be amended by adding the CISG provisions into the Indonesian sales law.

1 Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Dana Pembinaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2006-2007
2 Afifah Kusumadara adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada Bagian Hukum Perdata, jl. Mayjen Haryono 169 Malang.

lengkap-pentingnya

9 Responses

  1. Mohon pencerahan lebih lanjutnya, Bu. Apa sebenarnya alasan-alasan Indonesia untuk belum mau menjadi Contracting State dari CISG? Terima kasih…

    • Terima kasih perhatiannya. Saya sesungguhnya sudah menulis alasan-alasan tsb di hasil penelitian saya selengkapnya, yang Saudara dapat download dg meng-klik tautan “lengkap-pentingnya” yg ada di bagian bawah abstract di atas. Semoga bermanfaat.

      • Dari tulisan Ibu yang sangat mencerahkan tersebut memang terdapat indikasi alasan-alasannya, namun saya belum menemukan pernyataan resmi Pemerintah RI yang menunjukan alasan-alasan resminya. Apakah memang tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Pemerintah RI cq. Kementerian Perdagangan RI? Mohon maaf jika saya yang tidak teliti membacanya, Bu…

      • Seingat saya (karena itu penelitian 5 th lampau), UN CISG belum menjadi prioritas utama Pem RI untuk meratifikasinya. Pengusaha Indonesia-pun juga tidak mendorong Pem RI utk meratifikasi UN CISG. Pada umumnya, Pem RI meratifikasi konvensi internasional karena adanya desakan dunia internasional, bukan karena kebutuhan dalam negeri. Misal, Pem RI meratifikasi TRIPs Agreement lebih karena kewajibannya sbg anggota WTO bukan karena kebutuhan melindungi HAKI di dalam negeri. Pemerintah juga meratifikasi beberapa konvensi perlindungan HAM lebih karena desakan internasional. Kesimpulan saya, Pem RI akan meratifikasi UN CISG apabila ada desakan internasional untuk itu.

  2. penjabaran yang menarik sekali tentang CISG. saya juga tertarik untuk menulis skripsi tentang CISG. Namun masih mencari bahan tentang perusahaan Indonesia yang pernah melakukan kontrak dengan perusahaan asing dengan menggunakan CISG berdasarkan pasal 1 b CISG untuk studi kasus. apa ibu ada masukan perusahaan apa saja? terimakasih

    • Terima kasih untuk komentarnya. Saya sarankan Saudara untuk menyebar kuesioner melalui email ke perusahaan-perusahaan Indonesia yg melakukan ekspor impor dan menanyakan pertanyaan Saudara dalam kuesioner anda. Kuesioner Saudara dapat dikirimkan ke perusahaan-perusahaan tsb melalui situs resmi perusahaan. Anda juga dapat mengirimkan kuesioner ke lawyer-lawyer yg menangani kontrak-kontrak ekspor impor.

      Ini dulu yg saya lakukan untuk menjawab permasalahan penelitian saya. Saya sudah tidak ingat nama-nama perusahaan yg dulu pernah saya kontak, sehingga lebih baik anda mencari tahu sendiri perusahaan-perusahaan yg akan anda teliti.

      Semoga sukses.

      Websites: http://hukum.ub.ac.id/sdmlist.php http://karyatulishukum.wordpress.com/ http://materikuliahfhunibraw.wordpress.com/

      • terimakasih sekali ibu atas responnya. saya akan mencoba mencari kontak tentang perusahaan-perusahaan ekspor-impor di Jakarta untuk dikaji. Namun, berdasarkan penelitian yang telah ibu lakukan, apakah pernah ada perusahaan Indonesia yan berkontrak dengan perusahaan asing dengan menggunakan pasal 1 (b) CISG sehingga berlaku CISG untuk kontrak antar dua belah pihak (mengingat kita masih belum meratifikasi)? kalau tidak keberatan, mohon penjelasannya karena saya masih awam dengan dunia kontrak bisnis dalam praktek sebenarnya. terimakasih.

  3. terimakasih atas penjabaran luar biasa ttg CISG. saya jadi semakin tertarik untuk menulis ttg CISG sebagai tema skripsi saya :)

    • Terima kasih atas komentar anda. Tolong jangan lupa untuk menyebutkan sumber bacaan anda ini di skripsi anda ya….. Sukses selalu untuk anda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: