” Analisa Yuridis Dampak Berlakunya UU 29 TAHUN 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman “

Dimuat dalam Jurnal Hukum Legality ,Universitas Muhammadiyah Malang, Augustus 2003

YULIATI, SH., LL.M

Latar Belakang

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan menciptakan perdagangan bebas yang adil dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.
Masuknya aspek-aspek yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam Putaran Uruguay ini tidak lepas dari peran aktif Amerika Serikat dan negara-negara maju yang menganggap bahwa negara-negara berkembang yang menjadi mitra dagangnya tidak memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang HKI. GATT merupakan forum strategis bagi negara-negara maju untuk mengakomodasikan kepentingannya karena keanggotaan GATT meliputi hampir semua negara yang ada di dunia, saat ini tercatat 150 negara sebagai anggota GATT.
Bagi Indonesia yang telah meratifikasi kesepakatan akhir putaran Uruguay  ini membawa konsekuensi yang besar terhadap perubahan undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia untuk menyiapkan seperangkat aturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs.
Persoalan tentang perlindungan terhadap penemuan varietas tanaman baru ini mengemuka sejak pertegahan tahun 60-an pada saat diawalinya perkembangan bioteknologi di bidang kedokteran dan pertanian. ( J.Rifkin, Harnesshing Genes, h.32). Pada saat itu para ahli biologi berhasil menemukan peta DNA (Deoxcyribo Nucleic Acid) dan mulai melakukan percobaan-percobaan yang berkaitan dengan gen, sehingga memungkinkan diciptakannya varietas-varietas baru dari tanaman maupun hewan yang tidak melalui persilangan secara konvensional.( kasus Harvrad Oncomouse, kasus Rotte Taube, kasus domba Dolly, kasus Chakrabarty, dan kasus-kasus varitas tanaman transgenik misalnya jagung, kentang, kedelai, dan kapas).
Walaupun Indonesia pada saat ini telah memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang kekayaan intelektual, tetapi dari segi substansinya masih perlu dikaji lebih kritis. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang yang ada sekarang kurang memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia  sendiri, akan tetapi lebih dititikberatkan pada kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan dalam TRIPs. Hal ini dapat dicermati dalam perubahan   Pasal 7 Undang-Undang Paten nomor 13 tahun 1997 jo Pasal 7 UU 14/2001 tentang Paten, yang memperluas permberian perlindungan paten untuk semua jenis penemuan di semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk pemberian paten untuk tanaman dan hewan jenis baru tanpa batasan metode yang dipakai untuk menghasilkan tanaman atau hewan jenis baru tersebut, ketentuan ini akan membawa konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan bagi Indonesia.
Ada dua hal yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap penemuan varietas baru tanaman, yang pertama perlindungan hukum yang jelas terhadap penemuan varietas baru tanaman  beserta metode pemuliaannya mempunyai dampak yang cukup besar bagi perkembangan pertanian di Indonesia, karena hal ini akan mendorong para pemulia tanaman untuk terus mengadakan penelitian-penelitian guna menemukan varietas baru tanaman. Kedua, perlindungan hukum ini juga diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanian yang berkaitan dengan rekayasa genetika.
Pengalaman sangat berharga yang terjadi di Sulawesi Selatan,sebuah perusahaan multinasional di bidang agro bisnis(MonAgro) melakukan ujicoba tanaman kapas hasil rekayasa genetika (transgenic plant/ genetically modified plant) yang ternyata menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dikehendaki. (Kompas,”Uji Coba kok 500 hektar”, 10 pebruari 2001).
Persoalan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi andaikata telah ada peraturan hukum yang jelas tentang hal ini, akan tetapi yang ada justru hanya surat keputusan menteri pertanian yang tampaknya terlalu tergesa-gesa memberikan ijin penanaman untuk transgenic plant, sedangkan analisa dampak lingkungannya belum pernah dilakukan, bahkan di beberapa negara maju misalnya Canada, dan Jerman  jelas-jelas melarang penanaman tanaman transgenik ini.( Charles Mann, “Biotech goes Wild,” Technology Review, Juli-Agustus 1999, h. 34). Surat Keputusan Menteri pertanian Nomor 107/KPts/KB/430/2/2001 ini sangat disayangkan oleh para ahli, bahkan Menteri Lingkungan Hidup berpendapat bahwa surat keputusan ini seharusnya tidak dikeluarkan dulu sebelum ada penelitian tentang dampak dari transgenic plant.( Kompas,”Disayangkan keluarnya SK Mentan soal Kapas Transgenik”, 16 pebruari 2001). Dari kejadian tersebut, mendorong penulis untuk mengkaji Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, agar kasus seperti tersebut diatas tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Lengkap – Analisa Yuridis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: