” Materi Pelatihan Penyusunan Legal Memorandum “

I. Pendahuluan
Untuk tercapainya keseragaman pengertian di antara para pengajar FH UNIBRAW, maka perlu disampaikan definisi/pengertian Legal Memorandum dan Legal Opinion menurut teori hukum dan menurut pemakaian sehari-hari.
Kamus hukum Black’s Law Dictionary tidak mengenal istilah Legal Memorandum. Kamus tersebut hanya menyebutkan bahwa Memorandum adalah:
An informal note or instrument embodying something that the parties desire to fix in memory by the aid of written evidence, or that is to serve as the basis of a future formal contract or deed. A brief written statement outlining the terms of an agreement or transaction. Informal interoffice communication (garis bawah dari penulis ).1

Dari definisi tersebut yang serupa juga dengan definisi yang diberikan dalam kamus Barron’s Law Dictionary, dapat ditarik kesimpulan bahwa Memorandum, apakah itu Legal Memorandum ataukah Office Memorandum, selalu mengandung unsur-unsur:
a. Catatan singkat (brief written statement)
b. Tidak formal (informal)
c. Untuk kepentingan kalangan sendiri/sesama partner di kantor (interoffice).
Dengan kata lain, suatu memorandum hanya diperuntukkan penggunaanya sebagai media tulisan antara atasan dan bawahan, atau sesama rekan dalam suatu kantor. Sebagai contoh: sebuah kantor pengacara (law firm) didatangi oleh seorang klien yang ingin mengetahui posisi hukumnya atas suatu sengketa yang sedang dihadapinya, misalnya kemungkinan kalah atau menangnya dia atas sengketa hukum tersebut. Kemudian, pimpinan law firm tersebut meminta pengacara bawahannya untuk menyusun Legal Memorandum yang menganalisa kasus klien mereka. Memorandum yang telah selesai disusun oleh pegawai law firm tersebut kemudian diserahkan kembali kepada atasannya, untuk dijadikan acuan bagi dia dalam menyampaikan pendapat hukumnya terhadap klien tersebut.
Apabila memorandum tadi selanjutnya akan diberikan kepada klien, maka memorandum tadi harus disusun secara lebih formal, misalnya dengan menggunakan kertas berkop/berkepala nama kantor pengacara yang bersangkutan. Bagian pembuka dari memorandum harus dirubah, tidak lagi ditujukan kepada atasan dari law firm tersebut, melainkan ditujukan kepada alamat klien. Sebagai akibatnya, maka memorandum tersebut tidak lagi memiliki sifat interoffice. Oleh karena itu, pendapat hukum yang disusun secara formal dan dialamatkan kepada klien, tidak lagi disebut sebagai memorandum, melainkan disebut sebagai Legal Opinion.
Kamus hukum Black’s Law Dictionary mendefinisikan Opinion sebagai :
A document prepared by an attorney for his client, embodying his understanding of law as applicable to a state of facts submitted to him for that purpose; …(garis bawah dari penulis).2

Baik Legal Memorandum maupun Legal Opinion dapat disebut sebagai “Pendapat Hukum”, karena keduanya mengandung suatu analisa hukum atas suatu fakta-fakta yang disodorkan oleh klien kepada seorang pengacara.

1 Black’s Law Dictionary (5th edition), West Publishing Co, 1979, hal. 888.

2 Ibid., hal. 985

lengkap-materi

3 Responses

  1. sungguh membantu, terimakasih
    sukses selalu

  2. sangat membantu sekali informasinya .thanks for unibraw ….

    by : student of faculty of law mulawaman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: