” Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum “

MELACAK DASAR KONSTITUSIONAL PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BAGI UMUM

Oleh:
Imam Koeswahyono

Artikel disusun khusus untuk Jurnal KONSTITUSI Vol I No.1 Agustus 2008 (Edisi Perdana) diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dikelola oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak
Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum sepanjang sejak didiundangkan menggantikan Peraturan Menteri dalam Negeri No.15 tahun 1975 menimbulkan kontroversi hukum seperti pendahulunya. Sekalipun memiliki pijakan konstitusionalitas, namun ditinjau dari bentuk, format, substansi, penegakan hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai produk hukum yang baik dan benar. Salah satu kegagalan dalam proses pembentukan hukum peraturan presiden ini mengabaikan variabel non hukum yang justru sangat besar relevansi dan pengaruhnya terhadap variabel hukum dengan mendasarkan teori Autopoeticnya Niklas Luhmann. Konsekuensi baik yuridik, non yuridik yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah ketidakmampuan operasional/ implementatif kaidah hukum, resistensi masyarakat yang tinggi atas keberlakuannya, mandegnya proyek pembangunan yang telah direncanakan.

Kata Kunci: konstitusi, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, nilai (value), Autopoetic

Lengkap – Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: