” Moratorium Logging dalam Perspektif Antropologi Hukum “

MORATORIUM LOGGING DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM1

Oleh
I Nyoman Nurjaya

1  Makalah dipresentasikan dalam Seminar Jeda Balak di Pulau Jawa (Pengertian, Manfaat, dan Konsekuensi), yang diselenggarakan Forum Pengkajian Kebijakan dan Manajemen Ekosistem Hutan Tropika IPB pada tanggal 3 Juni 2003 di Hotel Santika, Jakarta

I. PENDAHULUAN
1.1. KONDISI HUTAN TROPIS INDONESIA
Luas hutan tropis (tropical rain forest) di dunia yang masih tersisa diperkirakan kurang dari 9 juta km2, tersebar di tiga belahan dunia, yaitu : seluas 5,1 km2 di wilayah Amerika Latin (meliputi 23 negara); di wilayah Afrika Tengah bagian Barat (mencakup 16 negara) seluas 1,8 juta km2; dan di wilayah Indonesia seluas 1,43 juta km2. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas kedua di dunia setelah Brazilia.
Luas kawasan hutan tropis Indonesia  diperkirakan mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan Indonesia, menyimpan keanekaragaman hayati  (bio-diversity) terkaya di dunia, yang meliputi : lebih dari 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tumbuhan tropis. Namun demikian, sejak tiga dasa warsa terakhir ini luas kawasan hutan tropis Indonesia semakin berkurang dari tahun ke tahun, karena mengalami degradasi dan deforestasi yang sangat serius akibat eksploitasi besar-besaran untuk dan atas nama pembangunan (in the name of development). Luas kerusakan hutan tropis Indonesia  pada tahun 1970-an mencapai 300.000 hektar; pada tahun 1980-an meningkat dua kali lipat menjadi 600.000 hektar; pada tahun 1990-an meningkat drastis menjadi 1,3 juta hektar per tahun (Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990); dan laporan terkini menyebutkan angka  degradasi hutan mencapai 1,7 juta hektar per tahun (Departemen Kehutanan, 2000).
Implikasi dari eksploitasi hutan secara tak terkendali di Indonesia,  tidak hanya sebatas semakin menipisnya jumlah tegakan kayu yang bernilai ekonomi tinggi untuk pendapatan/devisa negara (economical loss), tetapi juga Indonesia kehilangan kekayan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan kerusakan alam (ecological loss), dan lebih dari itu adalah pengabaian/penggusuran hak-hak masyarakat adat/lokal serta marjinalisasi tatanan sosial dan budaya masyarakat (social and cultural loss), yang tidak pernah diperhitungkan sebagai ongkos ekonomi, ekologi, dan ongkos sosial-budaya yang harus dikorbankan untuk pembangunan (cost of development).
Dengan kata lain, kegiatan pembangunan yang diorientasikan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic development) harus dibayar sangat mahal dengan penimbulan korban-korban pembangunan (victims of development), karena selain merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup, menguras sumber-sumber kehidupan masyarakat adat/lokal, juga dalam implementasinya telah menggusur hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta mengabaikan kemajemukan hukum (legal pluralism) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Nurjaya, 2001).

1.2. KONDISI HUTAN DI PULAU JAWA
Luas kawasan hutan Jawa yang diklasifikasi sebagai hutan negara (state forest) adalah 2,9 juta hektar, atau kurang lebih 23 % dari luas daratan Pulau Jawa (Barber, 1989; Bratamiharja, 1990; Peluso, 1990).  Kawasan hutan di Jawa terletak berbatasan langsung dengan lebih dari 6000 desa,  dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Lebih dari 60 % dari jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Penduduk membuka ladang, menebang kayu, mengumpulkan kayu bakar, mengambil rumput/dedaunan pakan ternak, dan menggembalakan ternak di kawasan hutan (Barber, 1989; Simon, 1993; Poffenberger, 1990; Stoney & Bratamihardja, 1990; Peluso, 1992; Nurjaya, 2001).
Implikasi dari kondisi sosial dan ekonomi penduduk di sekitar hutan seperti digambarkan di atas adalah :
1.    Semakin beratnya tekanan penduduk terhadap kawasan hutan, menurunnya kualitas hasil pembuatan tanaman, meningkatnya tanah  hutan yang dibuka untuk lahan garapan, meningkatnya pengambilan kayu perkakas maupun kayu bakar dari dalam hutan, meningkatnya pengambilan hasil hutan lainnya secara illegal, yang pada gilirannya kemudian mengakibatkan semakin luasnya kerusakan kawasan hutan di Pulau Jawa;
2.    Semakin meningkatnya intensitas konflik/sengketa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan antara penduduk desa-desa di sekitar dengan BUMN pengelola hutan di Jawa, sehingga kinerja pengelolaan hutan tidak dapat diselenggarakan secara optimal seperti diharapkan oleh pemerintah
Jika dicermati secara seksama dikatakan bahwa kondisi kemiskinan penduduk di desa-desa sekitar hutan, meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, tidak tersedianya lapangan pekerjaan di luar pertanian, sempitnya penguasaan tanah garapan di pedesaan, menjadi  sumber penyebab semakin tertekannya hutan oleh kegiatan penduduk di desa-desa sekitar hutan. Namun, dari perspektif antropologi hukum, dapat dikatakan justru faktor hukum dan kebijakan pemerintah menjadi sumber pendorong penduduk di dan sekitar hutan menjarah hutan, menebang kayu, mengambil  kayu bakar, merumput dan menggembalakan ternak, sehingga fenomena kerusakan hutan semakin meluas dari tahun ke tahun di Pulau Jawa.
Hal ini karena pemerintah menganut ideologi pengelolaan hutan yang berbasis pada pemerintah (government-based forest managament), diatur dengan hukum yang bercorak represif (repressive law), dengan pendekatan sekuriti (security approach), dan pemberian monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum  Perhutani), sehingga kinerja pengelolaan dan pengusahaan hutan diselenggarakan secara tersentralisasi dan dominasi (centralized and dominated forest management) oleh Perum Perhutani.  Dengan demikian, penduduk di dan sekitar hutan tidak memiliki akses secara proporsional untuk memanfaatkan sumber daya hutan, dan mengelola kawasan hutan secara partisipatif, karena setiap penduduk yang mencoba mengakses dan memperoleh manfaat  dari hutan secara yuridis diberi label kriminal dan distigmatisasi sebagai pencuri kayu, penjarah hutan, perumput liar, peladang liar, pengumpul kayu bakar illegal , penggembala liar, dll.
Di sisi lain, dalam krida pengelolaan hutan Perum Perhutani mengemban 3 misi pokok sekaligus, yaitu : (1) misi ekonomi (economic mission), sebagai mesin uang (money mechine) pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan devisa Negara (state revenue);  (2) misi ekologi (ecological mission), sebagai BUMN yang bertugas melakukan  konservasi sumber daya hutan; dan (3) misi sosial (social mission), sebagai institusi pemerintah yang wajib meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa-desa sekitar hutan.
Dengan demikian, menurut Peluso (1992) kinerja Perum Perhutani conditio sine qua non dituntut untuk memainkan 3 peran pokok sekaligus, yaitu : (1) sebagai penguasa kawasan hutan (forest lands lord) yang wenang melakukan kontrol atas tanah hutan (control of forest lands), sumber daya hutan (control of forest species), dan tenaga kerja kehutanan (control of forest labours); (2) sebagai perusahaan pemerintah (forest corporation) untuk meningkatkan pendapatan dan devisa Negara; dan (3) sebagai institusi pemerintah untuk konservasi sumber daya hutan (conservation institution).

II. JEDA BALAK : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
2.1. MAKNA ANTROPOLOGIS JEDA BALAK
Wacana jeda balak (moratorium logging) menjadi semakin mengedepan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, setelah kondisi hutan tropis di negeri ini mengalami kerusakan sangat serius, memperoleh sorotan dunia internasional, akibat eksploitasi dan pembalakan legal maupun illegal secara besar-besaran, untuk memenuhi target demand kayu dari industri perkayuan nasional maupun internasional; yang kemudian diiringi dengan bencana alam berupa penurunan debit air sungai, berkurangnya sumber-sumber air, dan kebakaran di musim kemarau, serta ancaman bencana banjir (bandang), tanah longsor dan bencana alam lainnya di musim hujan.
Secara etimologi, yang dimaksud jeda balak adalah suatu kegiatan untuk menghentikan pembalakan kayu secara legal maupun illegal sementara waktu, dengan tujuan untuk memberi kesempatan floran dan fauna hutan tumbuh lebih baik dan berkembang secara alami, sehingga secara ekologis dapat berfungsi lebih optimal, dari sisi ekonomi memberi manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan manusia, dan dari sisi sosial-budaya memberi suasana yang tentram bagi kehidupan masyarakat di dan sekitar hutan.
Jika jeda balak sekadar diartikan sebagai penghentian sementara pembalakan kayu, maka menurut saya jeda balak menjadi tidak punya makna yang substansial, karena hutan bukan hanya tempat tumbuhnya  kumpulan pohon kayu, tetapi merupakan ekosistem yang meliputi sumber daya alam tanah, air, sungai, danau, gunung, mineral, flora dan fauna, dan juga tempat hidup manusia, yang satu sama lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu, jeda balak harus dimaknai  sebagai  komitmen bersama seluruh stakeholders (pemerintah, legislatif, pelaku usaha, NGO, masyarakat, perguruan tinggi, termasuk TNI/POLRI) dengan penuh kesadaran untuk menghentikan (sementara) seluruh aktivitas tidak hanya pembalakan kayu, tetapi juga pengambilan hasil hutan nonkayu, penggarapan lahan untuk komoditi pertanian, pengambilan tumbuhan dan perburuan satwa (bio-diversity) secara legal maupun illegal.
Selain itu, jeda balak sebagai suatu proses tidak terhenti sebatas jeda balak kayu, hasil hutan nonkayu, dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mencakup komitmen seluruh stakeholders untuk membangun political will dan political action dengan melakukan review, evaluasi dan penyusunan rencana aksi (action plan) untuk melakukan : (a) restrukturisasi industri perkayuan, (b) reformulasi kebijakan dan kelembagaan kehutanan,             (c) konsistensi penegakan hukum, (d) penghentian pemberian ijin konsesi pengusahaan hutan dan industri perkayuan, dan (e) jeda konversi hutan menjadi areal perkebunan, pertanian, atau transmigrasi.
Inilah sesungguhnya menurut pendapat saya makna jeda balak dari perspektif proses dan target yang dikehendaki seluruh stakeholders, apabila jeda balak dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada hutan (dengan segala isinya) untuk tumbuh dengan baik dan berkembang secara alami, sehingga dapat berfungsi dan memberi manfaat yang optimal bagi kesejahteraan hidup manusia.
Dari perspektif antropologis, jeda balak dalam makna seperti dimaksud di atas sesungguhnya bukan wacana baru, karena dalam kehidupan etnik-etnik tertentu di Indonesia secara sinambung dan konsisten dilaksanakan tradisi jeda pemanfaatan sumber daya alam dengan berbasis pada (norma) hukum adat, seperti tradisi sasi laut, sasi sungai,  sasi hutan, dan sasi darat (negeri) di Haruku, Maluku Tengah (Kissya, 1993) dan di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara (Rahail, 1995); tradisi sasisen darat, pesisir, dan laut di Distrik Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Biak, Papua (Leksono, 2001); tradisi kekeran desa di Tenganan Pegringsingan, Bali (Nurjaya, 1985); tradisi pikukuh leuweung kolot, leuweung titipan, dan leuweung lembur di masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan, Jawa Barat (Adimihardja, 1992); tradisi tetumbang di Suku Anak Dalam (Kubu), Jambi (Nurjaya, 2002), dll.
Tradisi jeda seperti di atas merupakan cerminan dari kearifan ekologi (ecological wisdom) masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya darat, pesisir dan laut, untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembangnya populasi alam hayati dan nonhayati secara alami, sehingga memberi manfaat  lebih optimal pada kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, ekspresi dari pelaksanaan ritual-ritual tertentu dalam masyarakat hukum adat, apabila dicermati secara seksama, juga mencerminkan kearifan masyarakat adat dalam memperlakukan sumber daya alam, karena melalui upacara-upacara alam dihargai, perlakukan, dirawat, dikonservasi, dan dimanfaatkan secara arif dan bijaksana untuk kehidupan.
Hari suci Nyepi bagi umat Hindu di Bali, misalnya, merupakan contoh konkrit aksi jeda pemanfaatan alam, karena setiap tahun sekali selama 24 jam alam semesta diberi kesempatan untuk terbebas dari aktivitas manusia, dengan aksi catur brata penyepian, yaitu : amati geni (tidak menyalakan api), amati pekaryan (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak bersenang-senang). Setiap 6 bulan sekali dalam setahun komunitas Hindu di Bali juga melakukan upacara tumpek ubuh (bagi tumbuh-tumbuhan) dan upacara tumpek kandang (bagi ternak), sebagai ekspresi kearifan masyarakat setempat memperlakukan flora dan fauna, agar memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan.

2.2. JEDA BALAK : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
Secara yuridis-formal kinerja pengelolaan sumber daya hutan diatur  dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam UU Kehutanan 1999 tidak diatur secara khusus ketentuan mengenai jeda balak, tetapi secara eksplisit diatur mengenai pembatasan pembalakan hutan dalam bentuk larangan-larangan seperti dimaksud pada pasal 50 ayat (3) hurup c, e, dan k, yang disertai dengan sanksi pidana dan denda; dan dalam pasal 9 PP No. 28 Tahun 1985 secara eksplisit diatur pula larangan pembalakan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang disertai dengan ketentuan sanksi pidana dan denda.
Dalam kaitan ini, perlu juga ditunjukkan eksistensi PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, sebagai instrumen hukum (legal instrument) yang berfungsi mencegah kerusakan hutan dari kegiatan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, karena dua kegiatan ini sangat rentan bagi kerusakan hutan apabila tidak disertai dengan monitoring, pengawasan, dan penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten. Namun, sangat disesalkan ternyata PP ini tidak mengatur larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana, selain diatur mengenai sanksi administratif  yang berupa pencabutan ijin, pengurangan areal kerja, dan denda aministrasi bagi pelanggarnya (pasal 33, 34, 35, 36, 37, dan 38).
Implikasi yuridis dari ketentuan seperti ini adalah pemegang hak pengusahaan hutan akan cenderung untuk melakukan pelanggaran, melakukan kegiatan melebihi dari haknya, mengabaikan kaidah-kaidah ilmu kehutanan, mengeksploitasi dan merusak hutan, dan kinerja penegakan hukum menjadi tidak berdaya.
Aturan mengenai larangan-larangan disertai dengan ketentuan sanksi pidana (penjara atau kurungan) dan denda dalam suatu peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi pencegahan (preventive) dan fungsi penindakan (represive), dalam rangka kepastian hukum (rechmatigeheid) dan penegakan hukum (law enforcement). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut ditaati oleh stakeholders (pemegang hak, pelaku usaha,  masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum), maka kerusakan hutan dan degradasi sumber daya hutan tentu dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat dikendalikan melalui upaya penegakan hukum yang konsisten, sehingga tidak diperlukan aksi jeda balak dalam pengelolaan hutan di negeri ini.
Oleh karena itu, dari perspektif antropologi hukum mencermati dan mengkritisi wacana jeda balak harus dilakukan secara holistik/ komprehensif, karena akar (substansi) jeda balak tidak semata-mata terletak  pada upaya melakukan jeda penebangan kayu hutan, tetapi lebih dari itu menyangkut persoalan yang struktural, mulai dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan (law making process), produk hukum yang dihasilkan (legal product), pelaksanaan hukum (law implementation/ aplication), dan  penegakan hukumnya (law enforcement).
Dalam konteks law implementation dan law enforcement harus dicermati interrelasi tiga elemen pokok, yang sangat menentukan efektif atau tidaknya kegiatan tersebut, yaitu : (1) substansi hukum (substance of law) berupa peraturan perundang-undangan; (2) struktur hukum (structure of law) yaitu institusi dan aparat penegak hukum; dan kultur hukum (legal culture) yakni budaya hukum masyarakat. Ketiga elemen hukum tersebut merupakan suatu sistem (legal system) yang masing-masing sub sistemnya saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga efektivitas hukum sangat ditentukan oleh ketiga elemen hukum tersebut (Friedman, 1984).
Oleh karena itu, apabila peraturan perundang-undangan/hukumnya tersusun baik dan lengkap, tetapi aparat hukumnya tidak konsisten/bermoral buruk atau terjadi sebaliknya, maka hukum menjadi tidak efektif dalam implementasinya; apabila hukumnya baik, aparat hukumnya juga baik, tetapi kultur hukum masyarakat tidak kondusif karena bertentangan dengan nilai/norma hukum adat (customary/folk law) setempat, maka hukum negara (state law) menjadi tidak efektif, alias tidak ditaati oleh masyarakat.

III. CATATAN PENUTUP
Jeda balak pada dasarnya meliputi aspek proses dan target, dan karena itu secara substansial wacana jeda balak tidak semata-mata bermakna   penghentian sementara pembalakan kayu hutan secara legal maupun illegal, tetapi juga jeda bagi pemungutan hasil hutan nonkayu, termasuk pengambilan flora dan fauna (keanekaragaman hayati) dari kawasan hutan.
Lebih dari itu,  kebijakan jeda balak tidak akan memiliki makna yuridis dan politis apabila tidak disertai dengan political will dan political action tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders), dalam bentuk aksi kaji-ulang (review), evaluasi, dan penyusunan kebijakan jeda (moratorium policy) didukung dengan peraturan perundang-undangan (legal instrument), yang meliputi:
1.    Jeda pengeluaran ijin pengusahaan hutan, pemungutan hasil hutan, ekspor kayu dan hasil hutan nonkayu, pendirian industri perkayuan, dan jeda atas ijin konversi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan;
2.    Penyusunan tata ruang kawasan hutan dan inventarisasi potensi hutan yang masih tersisa secara nasional, regional, dan daerah;
3.    Inventarisasi dan evaluasi serta restrukturisasi industri perkayuan di tingkat nasional maupun daerah;
4.    Kaji-ulang dan reformulasi kebijakan dan kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan hutan serta pemungutan hasil hutan secara nasional maupun di tingkat daerah;
5.    Revisi peraturan perundang-undangan yang out of date dan reformulasi regulasi yang kondusif bagi implementasi jeda balak;
6.    Penegakan hukum kehutanan secara konsisten dan konsekuen bagi siapa pun yang merusak hutan.
Implementasi kebijakan jeda balak semestinya memperhitungkan aspek-aspek ekonomi, industri, dan sosial-budaya masyarakat, karena jeda yang bersifat absolut pasti menimbulkan dampak negatif bagi pasokan industri perkayuan/perkakas rumah tangga, perumahan/real astate, dll. termasuk masukan pajak, retribusi bagi pendapatan/devisa negara, pendapatan asli daerah, dan jasa transportasi angkutan kayu. Oleh karena itu, jeda balak dalam arti penghentian sementara  pembalakan kayu hutan dan pemungutan hasil hutan semestinya juga dimaknai sebagai jeda secara selektif dan terbatas, hanya diberlakukan pada kawasan-kawasan hutan yang memiliki kontur dan kemiringan tertentu, yang rentan dan rawan terhadap longsoran tanah dan bencana banjir.
Yang terakhir, perlu dikonfirmasi bahwa implementasi jeda balak tidak sebatas jeda penebangan kayu secara legal, tetapi juga ditujukan pada  jeda balak yang dilakukan secara illegal oleh siapa pun, termasuk masyarakat, aparat pemerintah, anggota legislatif, aparat penegak hukum maupun oknum TNI/POLRI, dan karena itu implementasi jeda balak tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah in casu Departemen Kehutanan, Perum Perhutani, atau pun Pemerintah Daerah. Tetapi, harus melibatkan komitmen yuridis, kemauan dan aksi  politis dari semua unsur stakeholders.

Lengkap – Moratorium Logging

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: