” Perbandingan Cybersquatting dan Cyberpiracy Menurut Undang-undang di Indonesia dan AS “

Analisa Perbandingan Perbuatan Cybersquatting (Penyerobotan Nama Domain) dan Cyberpiracy (Pembajakan Nama Domain)  Menurut Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia  dan di Amerika Serikat

Penelitian dibiayai DPP Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan kontrak 003/DPP-FH/VI/PEN/2003

YULIATI,SH., LLM

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sejak akhir 1990-an telah membawa perubahan terhadap hubungan antar manusia. Penggunaan sarana internet dalam bertransaksi telah membawa dimensi baru dalam perdagangan , yang tidak lagi ada keharusan untuk bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, akan tetapi cukup menggunakan sarana internet maka transaksipun bisa dilakukan.
Penggunaan sarana internet dalam perdagangan secara on-line, juga dikenal di Indonesia misalnya banyak situs-situs internet yang berkedudukan di Indonesia melakukan layanan pembelian secara on-line misalnya http://www.sanur.com, http://www.tokolg.com, http://www.florist.com dan sebagainya. Selain melakukan transaksi perdagangan biasa ada juga situs-situs yang memberikan kemudahan melakukan transaksi perbankan misalnya http://www.klikbca.com. Kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi tersebut bukannya tanpa resiko, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen, karena ternyata perkembangan teknologi internet juga menimbulkan bentuk kejahatan yang berdimensi baru misalnya penipuan dengan menggunakan
kartu kredit (carding) , perusakan sistem pengaman situs (hacking), pembajakan nama domain (cyberpiracy), penyerobotan nama domain (cybersquatting), penggunan nama domain yang mirip atau hampir sama ( typosquatting).
Timbulnya berbagai kejahatan berdimensi baru tersebut terjadi selain disebabkan oleh perkembangan teknologi  internet, juga belum adanya undang-undang yang secara substansial dapat menjangkau kejahatan tersebut. Sedangkan kerugian yang diderita oleh korban secara nyata telah terjadi. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya  kasus penyalahgunaan sarana internet misalnya Kasus carding (penipuan dengan menggunakan kartu kredit) kasus kopitime.com, e-buy.com, perusakan situs POLRI (hacking).(Warta Ekonomi,Edisi 9 2001) dan penyerobotan nama domain mustikaratu.com.
Dari kasus-kasus yang terjadi, penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus di luar hukum pidana tampaknya belum mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Misalnya pada kasus mustikaratu.com ternyata aturan hukum yang ada dalam KUHP  maupun Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat tidak dapat diterapkan.(Imam Syahputra, 2002 h.158-199).
Penentuan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di Indonesia disandarkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan:” tiada suatu perbuatan  dapat dipidana tanpa ada ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan” . Ketentuan tersebut dikenal juga sebagai azas legalitas yang penerapannya secara kaku sering kali membuat hukum pidana selalu tertinggal dari kejahatan. Ketentuan asas legalitas yang pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa ada tindak pidana, undang-undang tidak boleh berlaku surut serta tidak boleh ananya penafsiran secara analogis membuat hukum pidana Indonesia tidak berdaya dalam menghadapi kejahatan di dunia maya (cyber space). Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena ketiadaan norma akan sangat merugikan bagi masyarakat pengguna internet apalagi bagi korban kejahatan ini.
Dibeberapa negara, misalnya Amerika Serikat telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan ini yang termuat dalam the Lanham Act  15 U.S.C sub section  1129 atau yang lebih dikenal dengan  Anti cybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA) yang berlaku efektif pada tanggal 29 November 1999. (Rebecca Rohan, h.60-62). Sedangkan di Indonesia belum ada Undang-undang yang dapat dipakai dasar gugatan ataupun tuntutan bagi pelaku kejahatan yang menggunakan sarana internet ini.
Penelitian ini akan difokuskan hanya pada penyalahgunaan merek sebagai nama domain yang biasa dikenal dengan istilah cyberpiracy dan cybersquatting.

Lengkap – Perbandingan Cybersquatting dan Cyberpiracy di Indonesia dan di AS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: