” Analisis Yuridis Independensi Bank Indonesia Dalam Menangani Krisis Moneter “

Skripsi telah mendapatkan nilai lulus dalam ujian di Program S1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada bulan Februari 2012. Oleh karena itu, penulis skripsi, Nur Hayati, telah memperoleh gelar Sarjana Hukum Cum Laude.

ABSTRAKSI

NUR HAYATI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2012, Analisis Yuridis Independensi Bank Indonesia Dalam Menangani Krisis Moneter, Komisi Pembimbing, Pembimbing Utama: Afifah Kusumadara, SH., LLM., SJD; Pembimbing Pendamping: Siti Hamidah SH., MM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai analisis yuridis independensi Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter. Hal ini dilatarbelakangi hukum positif di Indonesia yang belum mengatur mekanisme penanganan krisis secara tepat dan cepat. Tugas Bank Indonesia sebagai yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter saja tidaklah cukup. Dibutuhkan legitimasi koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah dalam membuat kebijakan baik moneter maupun fiskal yang saling berkesinambungan dan komprehensif dalam menangani krisis. Dari latarbelakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tugas Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter dan model pengaturan asas independensi Bank Indonesia dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia.

Dalam upaya menganalisis tugas Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter, maka metode pendekatan yang digunakan adalah “statuta approach”, yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dibidang krisis moneter. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu model pendekatan konsep (conseptual approach) menawarkan konsep koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menangani krisis moneter.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa adanya inkonsistensi Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter, kebijakan moneter yang diambil cenderung bersifat spekulatif dan tidak berhati-hati sehingga berdampak negatif pada sektor makroekonomi lain. Inkonsistensi Bank Indonesia juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menentukan bahwa bank sentral bersifat independen namun pada implementasinya, bentuk kebijakan yang diambil Bank Indonesia untuk menangani krisis moneter adalah dengan melaksanakan mix policy antara kebijakan moneter dan fiskal.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas. Maka perlu diadakan revisi/amandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur mengenai independensi Bank Indonesia. Sehingga pengenyampingan asas independensi moneter dapat diakomodir secara komprehensif dalam Undang-undang Bank Indonesia. Selain itu, hal ini dapat mengatasi ketidak-pastian hukum akibat adanya kekaburan makna dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Skripsi selengkapnya – Complete thesis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: