” Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi pada Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pelaksanaan Buy Back Obligasi “

Tesis telah mendapatkan nilai lulus dalam ujian di Program Pascasarjana Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada bulan Agustus 2010. Oleh karena itu, penulis tesis, Hilda, telah memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

ABSTRAK

Hilda, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Pada Perjanjian Perwaliamanatan dalam Hal Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten (Studi Pada Bapepam dan Lembaga Keuangan).” Pembimbing I: Afifah Kusumadara, S.H.,LLM.,SJD.; Pembimbing II: Siti Hamidah, S.H.,MM.

Pembelian kembali obligasi atau yang disebut buy back obligasi sering dilakukan oleh emiten di bursa efek. Pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten tersebut dalam kenyataannya sering menimbulkan masalah, dimana investor menolak untuk melepaskan kepemilikan atas obligasi yang dipegangnya karena dianggap merugikan. Hubungan antara emiten dengan investor pemegang obligasi ditunjukkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Perjanjian perwaliamanatan merupakan perjanjian yang dibuat antara emiten dengan wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mewakili kepentingan investor pemegang obligasi, dan diwajibkan untuk membuat perjanjian perwaliamanatan bersama-sama dengan emiten.
Akan tetapi dalam perjanjian perwaliamanatan, klausula mengenai buy back obligasi sering tidak diatur secara khusus. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pedoman mengenai standar perjanjian perwaliamanatan, padahal disatu sisi perjanjian perwaliamanatan merupakan dasar perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi. Selain itu karena investor pemegang obligasi tidak ikut menandatangani kontrak perwaliamanatan dan hanya diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan undang-undang, maka perlu dilihat apakah klausula yang mengatur mengenai buy back obligasi telah memenuhi asas keseimbangan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan bersifat yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan responden yang berkompeten dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi dan terlibat dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten adalah dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat diberikan dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan perjanjian perwaliamanatan, yang didalamnya diatur juga ketentuan mengenai buy back obligasi, dan juga pengaturan mengenai pelaksanaan RUPO terkait dengan adanya pelaksanaan buy back  obligasi agar tercapai kesepakatan antara emiten dengan investor pemegang obligasi. Perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh emiten dalam hal pelaksanaan buy back obligasi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.
Klausula-klausula yang mengatur tentang buy back obligasi masih belum seluruhnya memenuhi asas keseimbangan, sehingga pelaksanaan asas keseimbangan dalam klausula yang mengatur tentang buy back obligasi perlu dilakukan revisi atas klausula-klausula yang tidak seimbang tersebut menjadi klausula yang seimbang.

Kata kunci: Buy Back Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Asas Keseimbangan.

(In English):

Redemption of bonds or so-called bond buy-back is often done by issuers of bonds in the stock exchange. Execution by the issuer to buy back these bonds, in reality, often generates a problem, where the investors refuse to release ownership of the bonds that it holds as it is considered harmful. The relationship between issuers and investors bondholders was indicated in the trustee contract. The trustee contract is an agreement made between issuers with the trustee. The trustee is the party appointed by the Law No. 8 Year 1995 on Capital Markets to represent the interests of investors holding the bonds, and was required to make the agreement together with the issuer.
However, in the trustee contract, clauses regarding bond buy back is often not specifically regulated. This is due to the lack of standard guidelines concerning the trustee contract, whereas in one side, trustee contract is the basis for legal protection for investors holding the bonds. Moreover, because investors do not participate bondholder trustee signed the contract and is only represented by the trustee in accordance with the law, it needs to be seen whether the clause that governs the bond buy back has complied with the principle of balance.
Type of research used in this research is empirical research that uses the character of judicial and sociological legal research, using primary data in the form of interviews with respondents that competent in providing legal protection for investors and bondholders involved in making the agreement.
Result of research showed that legal protection for investors in terms of implementation of the bondholders to buy back the bonds by the issuer is by way of legal protection of preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection can be provided in the form of regulations governing the preparation of guidelines for the trustee contract, which also contains provisions regarding buy back bonds, and also on the implementation RUPO settings related to the implementation of the buy back bonds in order to achieve agreement between the issuer and the investor bondholders. Repressive legal protection can be provided in the form of sanctions in case of violations committed by the issuer in terms of implementation of the buy back bonds. These sanctions may include administrative penalties, civil penalties and criminal sanctions.
Clauses that regulate the buy back bonds has not yet fully meet the principle of balance, so that the implementation of the principle of balance in the clause that governs the buy back bond need for revision of clauses that are not balanced become a balanced clauses.

Cover Page

Thesis Hilda – Complete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: